“Pilih Prinsip: Samosir Tolak Bantuan dari Perusahaan Perusak Lingkungan”

Di tengah kesedihan dan duka akibat banjir serta longsor hebat yang melanda Sumatra – dengan banyak korban dan kerusakan lingkungan — muncul keputusan berani dari Samosir. Bupati Vandiko Timotius Gultom memilih menolak bantuan dari perusahaan-perusahaan yang dianggap ikut memperparah kerusakan lingkungan.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 28 November 2025. SE tersebut secara tegas mengimbau aparatur daerah — dari perangkat pemerintahan hingga kepala desa — untuk tidak menerima bantuan ataupun CSR dari perusahaan/lembaga yang dianggap berpotensi merusak lingkungan, seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Aqua Farm Nusantara.

Langkah ini diambil tak semata karena bencana, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan lingkungan — untuk mencegah konflik sosial dan menjaga integritas pemerintahan daerah. Vandiko menilai menerima bantuan dari perusahaan bermasalah bisa memberi kesan bahwa pemerintah berperan melindungi pelaku deforestasi atau praktik industri yang merusak alam.

Alasan di Balik Penolakan

Sikap tegas ini sejalan dengan apa yang digalang oleh organisasi agama besar, HKBP. HKBP lebih dulu menyatakan menolak bantuan dari pihak yang secara langsung diduga ikut merusak lingkungan — sebagai bentuk tanggung jawab ekologis dan solidaritas terhadap korban bencana.

Bupati Vandiko menegaskan bahwa bantuan boleh—asal bukan dari pelaku perusakan lingkungan. Dalam SE tercantum larangan penerbitan rekomendasi, rekomendasi izin usaha, atau dukungan apapun kepada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Reaksi Publik dan Implikasi Sosial

Keputusan ini menuai apresiasi dari aktivis lingkungan dan sebagian masyarakat — sebagai simbol bahwa ketika negeri porak-poranda, solidaritas jangan datang dari aktor yang sama yang dianggap ikut merusak alam. Namun juga mengundang pro kontra: sebagian korban bencana berharap bantuan cepat dan luas tanpa pandang pihak, tapi sebagian lain menganggap integrity lebih penting daripada uang bantuan dari korporasi bermasalah.

Menurut komunike yang diedarkan pemerintah dan HKBP, risko konflik sosial bisa meningkat jika pemerintah dianggap berpihak pada pelaku deforestasi — membuat penolakan ini juga sebagai langkah preventif stabilitas sosial.

Sebuah Simbol — dan Pesan untuk Bangsa

Dalam situasi darurat pun, pilihan moral dan lingkungan tetap dipertahankan. Sikap Samosir dan HKBP mengingatkan bahwa bencana bukan semata soal alam, tetapi juga akibat eksploitasi manusia terhadap alam. Dalam konteks ini, solidaritas dan bantuan kemanusiaan harus dilandasi tanggung jawab, bukan justifikasi atas kerusakan.