Oleh: Dr. Muhammad Alwi, M.E.I., (Dosen Pada Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Palopo)

Memasuki tahun baru, harapan masyarakat hampir selalu sama yaitu harga kebutuhan pokok lebih stabil, usaha kecil kembali bergairah, dan kehidupan ekonomi terasa lebih ringan. Namun realitas di lapangan sering tidak seindah harapan. Di banyak daerah, termasuk wilayah Luwu Raya, fluktuasi harga pangan, keterbatasan modal UMKM, serta tekanan ekonomi digital masih menjadi persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu sejauh mana negara benar-benar hadir dalam kehidupan ekonomi rakyat? Kehadiran negara tidak cukup dimaknai secara administratif atau simbolik. Negara dituntut hadir secara adil, berpihak, dan melindungi, terutama ketika masyarakat kecil berada dalam posisi rentan.

Selama ini, keberhasilan ekonomi kerap diukur melalui angka pertumbuhan. Padahal, pertumbuhan yang tidak disertai keadilan distribusi hanya akan memperlebar jarak antara yang kuat dan yang lemah. Di sinilah peran negara diuji, bukan sebagai pelaku pasar, tetapi sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki fungsi penting untuk memastikan pasar berjalan jujur dan tidak merugikan masyarakat. Fungsi ini dikenal dengan konsep hisbah, yakni pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar tidak terjadi kecurangan, spekulasi, dan praktik yang menekan rakyat kecil. Jika diterjemahkan dalam konteks modern, hisbah sejalan dengan tugas negara dalam pengawasan distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan konsumen.