PALOPOPOS.CO.ID, TAKALAR – Melalui penyelidikan, Kejaksaan Negeri Takalar terus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan kandang ayam petelur di Dinas Kesehatan dan Peternakan Hewan Takalar.‎

‎Proyek pembangunan kandang ayam petelur beserta ayam dan pakannya yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan anggaran Rp2 miliar.‎

‎Proyek tersebut merupakan bagian dari program hibah bantuan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung sektor peternakan di Takalar.‎

‎Namun pada proses perjalanan kegiatan ini. proyek yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat itu kini disorot karena muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.‎

‎Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Takalar, Andi Dian Bausad, mengungkapkan bahwa penyelidikan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dan informasi dari masyarakat.‎

‎Menurut Andi Dian, laporan tersebut memuat dugaan adanya praktik mark up atau penggelembungan anggaran dalam pembangunan kandang ayam petelur.‎

‎“Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat indikasi mark up yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya, Jumat, 14 November 2025.‎

‎Selain dugaan mark up, penyidik juga mencium adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran hibah bantuan kandang ayam petelur tersebut.‎

‎Andi Dian menegaskan, tim penyidik Kejari Takalar kini terus mendalami berbagai aspek dalam kasus ini.‎

‎“Penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan data dan bahan keterangan untuk memastikan sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi,” tambahnya.‎

‎Hingga saat ini, Kejaksaan telah memeriksa dan meminta keterangan dari sedikitnya 17 orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.‎

‎Mereka yang telah dimintai keterangan berasal dari berbagai unsur, mulai dari pihak dinas terkait hingga penerima manfaat program hibah.‎

‎Pemeriksaan masih akan terus berlanjut untuk menguatkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.‎

‎“Apabila nanti ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi, tentu akan kami tingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan,” tegas Andi Dian.(fjr/idr)