Mobil pikap asal India yang ingin diimpor pemerintahan Prabowo. (Foto: Instagram)

PALOPOPOS.CO.ID, JAKARTA– Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO) memberikan peringatan serius terkait rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India yang digagas PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP). Mereka menilai langkah impor tersebut tidak hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi merugikan industri otomotif nasional dan ekonomi Indonesia secara luas.

Industri Nasional Masih Memiliki Kapasitas Longgar

Sekretaris Jenderal IATO, Hari Budianto, menegaskan bahwa anggapan produksi kendaraan pikap dalam negeri tidak mencukupi adalah sebuah kekeliruan data yang fatal. Menurutnya, tujuh pabrikan besar di Indonesia, yakni Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK, memiliki kapasitas produksi yang mencapai satu juta unit per tahun dengan realisasi yang masih jauh dari maksimal.

“Saat ini, tujuh pabrikan besar di Indonesia (Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK) memiliki kapasitas produksi pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun dengan realisasi utilisasi yang masih memiliki ruang idle (kapasitas menganggur) yang besar,” jelas Hari lewat keterangan tertulisnya, dikutip fajar.co.id, Selasa (24/2/2026).

Risiko Ekonomi Makro dari Impor Besar

Lebih lanjut, Hari menyoroti dampak ekonomi makro apabila impor tetap dipaksakan. Nilai impor yang diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun berisiko menggerus potensi nilai tambah dalam negeri yang bisa mencapai Rp27 hingga 39 triliun.

“Impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan cukup besar, sehingga menyebabkan potensi nilai tambah hilang dari Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun dari total impor Rp 24,66 triliun,” katanya.